Irdam Imran : DPD-RI Harus Menjadi Kekuatan Moral dan Politik

Jakarta Ikkela.com (8/11/2025) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Green Democracy Fun Walk dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI

Green Democracy Fun Walk DPD RI, akan gaungkan Lembaga yang Partisipatif melalui Kampanye Solidaritas, sekaligus berkomitmen Wujudkan Keterbukaan yang sejalan Bersama Rakyat.

Green Democracy Fun Walk DPD-RI ini akan digelar di Plaza Timur GBK, Jakarta, pada 9 November besok, untuk merayakan HUT ke-21 dengan tema keberlanjutan lingkungan.

Dalam keterangan press yang dikutip rilis DPD-RI  bahawa “Kegiatan bertema Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju” ini diharapkan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, lembaga negara, serta komunitas masyarakat. Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (7/11) lalu, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, “Ajak teman-teman, keluarga, ramai-ramai, kita sehat bersama melangkah bersama dan kita ciptakan demokrasi yang makin hijau,” ujarnya.

Acara ini tidak hanya sekadar olahraga, melainkan simbol kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah. Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menjelaskan bahwa persiapan telah dimulai dengan kampanye pra-event “Langkah Segera Dimulai” melalui media sosial resmi DPD RI. Kampanye ini memanfaatkan video teaser, animasi countdown, dan konten influencer Gen Z untuk menarik minat publik.

DPD-RI harus menjadi kekuatan moral dan politik.

Dalam keterangan terpisah Irdam Imran mantan Birokrat Parlemen Senayan mengatakan bahwa “Fun Walk Demokrasi Hijau, Jangan Sekadar Bungkus Mobilisasi Massa”, tandasnya Ketika dihubungi di Padang Sumbar.

Lebih lanjut Irdam menegaskan “Kegiatan Fun Walk Demokrasi Hijau yang digagas DPD RI tentu menarik perhatian publik. Namun, harus diingat bahwa esensi demokrasi hijau bukan sekadar aktivitas simbolik atau gerak jalan massal dengan poster dan seruan hijau. Jika kegiatan ini hanya menjadi bungkus untuk memobilisasi massa dalam rangka sosialisasi kelembagaan DPD RI, maka nilai edukatif dan politik konstitusionalnya akan kehilangan makna”, Ujar Irdam yang juga aktivis Partai Ummat Indonesia ini.

Diusia DPD-RI yang ke-21, dengan semangat ingin terus mendekatkan diri dengan rakyat dan menjadi lembaga inklusif serta berorientasi pada hasrat lingkungan ini Irdam Imran berpendapat bahwa , “DPD RI kini telah berusia 21 tahun, usia yang cukup matang untuk menunjukkan kemandirian visi dan arah perjuangan konstitusional. Namun, sebagian rakyat mulai mempertanyakan, sampai di mana kewenangan DPD RI sebagai lembaga negara diperjuangkan secara nyata? Tanpa terobosan politik yang bermakna, kegiatan DPD RI akan tampak tak lebih dari rutinitas lembaga yang setara dengan NGO (LSM), bedanya: NGO dibiayai secara mandiri, sementara DPD RI dibiayai oleh APBN”,  Urai Alumni Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Politik Unas ini.

Dalam keterangan penutup Irdam Imran mengatkan bahwa “DPD RI seharusnya menjadi kekuatan moral dan politik konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi daerah, bukan sekadar lembaga seremonial yang sibuk dengan kegiatan tanpa dampak substantif. Fun Walk hanya akan bermakna jika menjadi momentum introspeksi — bahwa demokrasi hijau dan keberlanjutan politik harus berakar pada keberanian DPD RI memperjuangkan supremasi konstitusi dan menegaskan kembali perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia” Pungkas Irda Imran, mantan Birokrat Parlemen Senayan 1992-2018. (rlsbch*/)