JAKARTA IKKELA.COM (23/10/2025) — Efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pembangunan bisa berjalan berkelanjutan menjadi sesuatu yang sangat penting.
“Di tengah dinamika transfer ke daerah yang ketat, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian seluruh kepala daerah,” ungkap Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki saat menghadiri Rapat Pembahasan APBD bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Kemendagri, Jakarta pada Rabu (22/10/2025).
Ayep Zaki menguraikan, pemerintah daerah perlu menyusun strategi pengelolaan keuangan yang realistis dan adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
“Efisiensi bukan berarti memangkas program, tapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Kita ingin pendapatan dan pengeluaran berjalan seimbang, tanpa menimbulkan beban fiskal di kemudian hari,” tukas Ayep Zaki.
Rapat Pembahasan APBD juga menyoroti peningkatan signifikan pada belanja modal daerah yang naik hingga sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Gubernur Jawa Barat mendorong agar peningkatan belanja itu diarahkan pada sektor produktif dan berdaya guna tinggi untuk masyarakat.
Ayep menilai, kondisi keuangan Kota Sukabumi cukup sehat dengan rasio pendapatan 75 persen dan belanja 70 persen. Ia menargetkan pengelolaan anggaran dapat meminimalkan potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). “Kalau pun ada SILPA, nilainya harus kecil dan terukur agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujarnya.
Putra daerah Sukabumi itu juga menegaskan, Pemkot Sukabumi akan memperkuat belanja prioritas, terutama pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, dan pelayanan publik yang lebih efisien. “Fokusnya adalah manfaat langsung bagi warga, bukan sekadar serapan anggaran,” tandasnya.
Ayep juga menyoroti pentingnya inovasi pendapatan melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, langkah ini bukan hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
“Ke depan, kita ingin pengelolaan keuangan daerah semakin modern, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, setiap rupiah yang dikelola pemerintah bisa benar-benar dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” pungkas Ayep Zaki. (robch/*)