DEPOK IKKELA.COM (02/01/2026) OPINI DAKWAH – Bencana alam, khususnya di Sumatra, makin menyingkapkan adanya krisis kepemimpinan di negeri ini. Banyak pemimpin, dari pusat hingga daerah yang tidak berkompeten. Alih-alih mengayomi rakyat, banyak pemimpin yang malah memperlihatkan sikap haus kekuasaan, arogansi, nir-empati dan pelanggaran etika.
Dalam persoalan mitigasi bencana di Sumatera, bukannya terbuka terhadap kritik dan masukan, penguasa malah melarang media massa memberitakan kekurangan Pemerintah dalam penanganan bencana. Pada awal musibah di Sumatera, ada narasi pejabat yang mengecilkan dampak bencana yang menimpa warga. Kemudian para pejabat berlomba-lomba melaporkan kinerja mereka seperti menyalurkan bantuan, menembus kawasan terisolasi sampai menyalakan listrik di sejumlah lokasi. Faktanya, di lapangan banyak warga dan relawan yang melaporkan kejadian sebaliknya.
Menghadapi kondisi ini, Pemerintah berdalih kalau mereka tidak bisa cepat menangani bencana karena memang tidak mudah. “Saya minta maaf karena saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Saya tidak bisa selesaikan tiga hari, lima hari,” kata Presiden. Padahal jelas, beliau memiliki ”tongkat kekuasaan” yang bisa beliau gunakan untuk menolong, melindungi dan menyelamatkan rakyatnya yang tertimpa bencana dengan cepat. Sayangnya, untuk sekadar menetapkan status ”bencana nasional” saja enggan.
Nyata Krisis Kepemimpinan
Ihwal krisis kepemimpinan di negeri ini sudah banyak disampaikan sejumlah pihak. Menurut Guru Besar Guru Besar Filsafat Universitas Pelita Harapan Prof. Fransisco Budi Hardiman, Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Krisis itu ditandai dengan langkanya negarawan sejati dan justru melimpahnya politisi yang hanya mengejar kekuasaan.
Selain soal para politisi yang hanya berambisi mengejar kekuasaan, krisis kepemimpinan di tanah air juga ditandai dengan sikap para pemimpin yang menormalisasi pelanggaran etika. Hal ini pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Ia menegaskan krisis keteladanan dan kepemimpinan memperparah fenomena degradasi moral. Menurut dia, Indonesia butuh figur pemimpin yang patuh terhadap etika. Ketidakpatuhan pemimpin pada etika akan menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran.
Menurut Guru Besar UPI, Prof. Cecep Darmawan, para pemimpin seharusnya menyadari jika mereka adalah role model yang harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Namun, faktanya justru sebaliknya. Pemimpin bangsa malah melakukan hal-hal yang tidak beretika.
Krisis ini juga tampak dari tipisnya empati para pemimpin juga wakil rakyat terhadap kondisi rakyat. Mereka masih bisa hidup mewah dengan gaji berlipat pada saat terjadi bencana yang menghancurkan harta dan pekerjaan rakyat, juga di tengah jutaan rakyat tertimpa kemiskinan dan kesulitan mendapat pekerjaan.
Di sisi lain, tindak korupsi yang dilakukan para pejabat malah semakin meningkat, dari pusat hingga ke daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan jumlah kasus korupsi dana desa sejak 2015 hingga 2024 telah terjadi 851 kasus yang menjerat 973 pelaku dan 50% di antaranya merupakan oknum kepala desa.
Iman dan Takwa Kuncinya
Krisis kepemimpinan di negeri ini pantas terjadi. Sebabnya, kepemimpinan di negeri ini berdiri di atas asas sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan dan dari kekuasaan. Saat agama dicabut dari kekuasaan, maka tak ada kendali yang kuat untuk mengikat para pemimpin. Berbagai etika dan peraturan yang ada mudah saja dilanggar. Ketika ada peraturan yang membelenggu syahwat kekuasaannya, maka aturan itu bisa diubah, lalu dibuat aturan baru untuk melegitimasi ambisi kekuasaannya.
Perubahan syarat umur calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi adalah contoh jelas hal tersebut. Aturan seperti apa pun bisa direvisi atau bahkan dibatalkan jika menghalangi nafsu berkuasa para pemimpinnya. Toh aturannya berasal dari manusia sehingga mudah saja diubah oleh manusia lagi.
Akan berbeda keadaannya saat suatu negeri melandaskan kehidupan mereka pada iman dan takwa. Kendali diri mereka adalah rasa takut pada Allah SWT. Sebabnya, mereka yakin bahwa sekalipun bisa lolos di pengadilan dunia, tak akan ada yang bisa lolos dari pengadilan di akhirat kelak.
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ
Siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, dia akan melihat (balasan)-nya (TQS az-Zalzalah [99]: 8).
Rasulullah saw. telah mengingatkan secara spesifik tentang amanah kekuasaan yang dikhianati. Kelak akan menjadi penyesalan dan kehinaan bagi para pemimpin yang tidak amanah. Sabda beliau:
وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا
Kepemimpinan itu adalah amanah. Nanti pada Hari Kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan hak dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam amanah kepemimpinan tersebut (HR Muslim).
Para pemimpin yang beriman dan bertakwa akan menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman yang merugikan rakyat yang mereka pimpin. Bahkan Baginda Nabi saw. sampai berharap kelak pada Hari Akhir tidak ada yang menuntut beliau akibat ketidakadilan yang beliau buat. Padahal mustahil Rasulullah melakukan kezaliman. Sabda beliau:
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ
Aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut diriku soal kezaliman dalam urusan darah (nyawa) dan harta (HR Ibnu Majah).
Rasulullah saw. juga memerintahkan para pejabatnya untuk selalu memudahkan dan menggembirakan urusan rakyatnya. Jangan malah mengancam dan mempersulit mereka. Sabda beliau:
يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا
Mudahkanlah (urusan manusia, red.) dan jangan kalian persulit. Gembirakanlah mereka dan jangan kalian buat mereka lari (ketakutan) (HR al-Bukhari).
Keimanan dan ketakwaan ini yang mencetak para pemimpin berkualitas seperti Khulafaur-Rasyidin. Khalifah Abu Bakar sampai pernah memuntahkan kembali makanan yang beliau makan setelah tahu bahwa itu didapat dari jalan yang haram. Beliau juga mengembalikan kelebihan uang belanja keluarganya ke Baitul Mal karena merasa tidak pantas keluarga seorang kepala negara hidup berlebih dibandingkan dengan rakyatnya.
Iman dan takwa pula yang menjadikan Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab ra. sering menangis memikirkan nasib rakyatnya. Beliau bahkan merasa khawatir jika di wilayah kekuasaannya ada hewan yang cedera karena terperosok di jalan yang rusak.
Ketakwaan pula yang membuat Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. menyita unta-unta milik putra beliau, Abdullah, karena digembalakan di tempat penggembalaan fasilitas negara. Khalifah Umar paham bahwa haram hukumnya bagi pegawai/pejabat negara dan keluarganya memanfaatkan fasilitas negara. Beliau juga menahan diri menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan dirinya. Anas bin Malik ra menceritakan bahwa ia pernah melihat Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab ra. berkhotbah dengan memakai jubah yang punya empat belas tambalan.
Adil dengan Hukum Islam
Keadilan yang hakiki di tengah-tengah masyarakat tidak hanya terwujud dengan adanya pribadi para pemimpin yang baik. Akan tetapi, sistem hukum yang dijalankan juga harus berasal dari Tuhan Yang Mahaadil. Sebabnya, sebaik apa pun moral pemimpin, jika ia tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka hakikatnya ia telah berlaku zalim. Demikian sebagaimana firman Allah SWT:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Siapa pun yang tidak berhukum pada wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itu adalah pelaku kezaliman (TQS al-Maidah [5]: 45).
Karena itu pemimpin yang bertakwa yakin bahwa tidak ada hukum yang terbaik di muka bumi untuk mengatur manusia kecuali hukum Allah SWT.
أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi kaum yang yakin? (TQS Al-Maidah [5]: 50).
Syaikh As-Sa’di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hukum jahiliah adalah semua hukum yang bertentangan dengan wahyu yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Sebabnya, pilihan yang ada hanya dua: hukum Allah dan Rasul-Nya atau hukum jahiliah. Siapa saja yang berpaling dari yang pertama (hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya) maka dia akan bertumpu pada yang kedua (hukum jahiliah) yang didasarkan pada kebodohan, kezaliman dan kesewenang-wenangan (As-Sa’di, Taysîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Manân, 2/426).
Dengan demikian kepemimpinan yang baik mensyaratkan penerapan hukum-hukum Allah SWT (syariah Islam). Syariah Islam bersifat pasti dan jelas batas halal-haramnya. Syariah Islam juga tidak memberikan keistimewaan kepada siapa pun, termasuk kepada pejabat dan keluarganya. Semua sama di hadapan hukum-hukum Allah SWT.
Syariah Islam melindungi hak masyarakat dengan mengatur kepemilikan umum seperti barang tambang, hutan, sungai dan danau. Semua di bawah pengelolaan negara. Hasilnya harus dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat. Berbeda dengan ideologi Kapitalisme yang membolehkan pribadi dan korporasi menguasai hutan dan pertambangan. Dengan demikian terciptalah kesenjangan sosial, sedangkan rakyat malah mendapatkan bencana.
Maka dari itu, krisis kepemimpinan di tanah air akan mendapatkan jalan keluar ketika negara ini menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan. Lahirlah para pemimpin bertakwa. Selanjutnya mereka akan menerapkan syariah Islam secara kâffah dalam institusi Khilafah sehingga tercipta kehidupan yang berkeadilan untuk masyarakat. Umat tentu merindukan pemimpin yang bertakwa.
WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.
Hikmah:
Rasulullah saw. bersabda:
إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا
Sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di samping kanan Ar-Rahmaan ’Azza wa Jalla, sementara kedua tangan-Nya ialah kanan. Mereka itulah yang berlaku adil di dalam kekuasaan, keluarga dan semua urusan yang mereka pegang. (HR Muslim)